Pontianak, Kalimantan Barat | 16 Nov 2026
Tentang KamiKontak RedaksiPedoman Media SiberIndeks Berita ↗
ADVERTISEMENTUcapan Hari Pahlawan 2026 dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Pontianak

Pemkot Pontianak Bekali ASN Pemahaman Konflik Kepentingan

Pemerintah Kota Pontianak mengadakan Workshop Conflict of Interest bertemakan ‘Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih’ pada Kamis (12/11/2026).

Wali Kota Pontianak membuka Workshop Conflict of Interest, Kamis, 12 November 2026. Foto Prokopim
Wali Kota Pontianak membuka Workshop Conflict of Interest, Kamis, 12 November 2026. Foto Prokopim

Radar Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak mengadakan Workshop Conflict of Interest bertemakan ‘Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih’ pada Kamis (12/11/2026).

Langkah tersebut untuk memperkuat upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan. Guna memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, konflik kepentingan merupakan persoalan yang berpotensi muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur pemerintah. Salah satunya ketika hubungan pribadi dengan seseorang memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan.

“Misalnya dalam proses perizinan. Ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” kata Edi Kamtono.

Menurut Edi, situasi semacam itu perlu dipahami supaya aparatur mampu membedakan tindakan yang masih sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan. Salah satu upaya pencegahan dalam pelayanan rutin, misalnya melalui penerapan sistem antrean. Sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.

Edi juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pihak pengambil keputusan.

Edi berpendapat, pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program. Karena itu, setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” lugasnya.

Edi menambahkan, penerapan prosedur juga perlu diikuti kemampuan organisasi dalam mengelola pelayanan secara efektif. Jangan sampai, prosedur yang tidak dikelola dengan baik justru menghambat pelayanan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Oleh karena itu, Edi berharap, workshop tersebut dapat memperkuat pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi risiko konflik kepentingan. Upaya itu perlu dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Selain pengawasan, Edi menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil program dan pelayanan pemerintah. Pemkot Pontianak perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.

“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.

Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati menjelaskan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal.

Sejumlah area yang memiliki potensi konflik kepentingan antara lain pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Trisna mengatakan, identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan, apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan atau tidak.

Lewat workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB guna memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria dan langkah mitigasinya.

“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah, mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.

Trisna menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan sudah ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.

Menurut Trisna, tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan. Dia pun berharap, aparatur semakin memahami batas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan integritas dan pelayanan publik semakin berkualitas.

“Diperlukan identifikasi secara cermat, supaya langkah pencegahan dan penanganan yang diambil tepat sasaran,” demikian Trisnawati. (soe)

Berita Terkait.

Semua berita ↗